Menkeu Terbitkan SBN Lagi, Fadli Zon Beber Rasio Utang Sejak Soeharto sampai Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Fadli Zon menyoroti lonjakan utang pemerintah di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Kekhawatiran politikus Partai Gerindra itu bertambah seiring keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan sovereign bond atau surat utang berdenominasi mata uang asing senilai USD 4,3 miliar atau setara Rp 68,8 triliun (kurs USD = Rp 16.000).

Fadli menyatakan bahwa pada tahun ini pemerintah membutuhkan utang sebesar Rp 741,84 triliun untuk kebutuhan pembiyaan. Mantan wakil ketua DPR itu mencatat realisasi Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal I 2020 mencapai Rp 243,83 triliun, alias sekitar 33,15 persen dari target penerbitan SBN tahun ini.

Namun, katanya, angka-angka itu belum memperhitungkan efek krisis Covid-19. Sementara pada kuartal II 2020, sambung Fadli, pemerintah melalui pandemic bond menargetkan bisa memperoleh Rp 449,9 triliun.

“Artinya, jumlah utang kita akan terus membengkak. Dengan memperhitungkan nilai tukar rupiah dan inflasi, diperkirakan pada akhir 2020 jumlah utang kita bisa mencapai Rp 6.157 triliun,” tegasnya.

Lebih lanjut Fadli mengutip pernyataan ekonom senior Rizal Ramli tentang batas aman utang saat ini bukan 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) sebagaimana diatur UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, melainkan cuma 22 persen. Sebab, batas aman yang digunakan dalam UU Keuangan Negara sebenarnya mengacu pada dua kali rasio pajak negara-negara The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berada di kisaran 30 persen.

Jadi jika mengacu pada rasio pajak selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dalam lima tahun terakhir hanya limit 11 persen, kata Fadli, batas aman utang negara seharusnya 22 persen dari PDB. Alumnus London School of Economics (LSE) Inggris itu pun menyebut jumlah utang pemerintah saat ini sudah melampaui batas aman.

“Per Februari lalu utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.948,2 triliun atau setara dengan 30,82 persen PDB. Rasio ini bahkan jauh di atas rasio utang sebelum krisis 1997/1998,” sebut Fadli.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu lantas membandingkan rasio utang dari pemerintahan Presiden Soeharto hingga saat ini. Pada 1996 atau saat Presiden Soeharto masih berkuasa, rasio utang pemerintah hanya 24 persen dari PDB.