Menkeu Tolak Keterlibatan BPKP

Ungkap Mafia Pajak

Menkeu Tolak Keterlibatan BPKP
Menkeu Tolak Keterlibatan BPKP
JAKARTA—Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, pihaknya masih belum memerlukan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk penanganan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Permintaan BPKP untuk bergabung dalam tim pemeriksaan dinilainya berlebihan. Terlebih, lanjutnya, BPKP belum diundanguntuk membahas perkara ini.

‘’BPKP minta masuk, lha kan belum diundang? Tapi kalau sudah diundang, bisa. Jadi tidak perlu ada reaksi yang berlebihan. Itukan inginnya diundang tapi belum diundang. Nanti kalau saya merasa perlu diundang ya diundang,’’ tegas Agus pada wartawan di Jakarta, Senin (31/1).

Pernyataan BPKP yang mengatakan menunggu surat persetujuan dari Menkeu untuk masuk tim, dinilai Agus tidak tepat. Karena untuk pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan, siapapun bisa terlibat tanpa menunggu surat. Namun tetap bertugas sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

‘’Apa yang ditunggu, suratnya? Saya mohon informasinya terjaga, koordinasinya bisa di Menkeu. Artinya kalau kepolisian minta dokumen 151 wajib pajak, asal sesuai peraturan, kami akan langsung kirim. Kalau yang 151 dokumen itu saya yakin belum ada,’’ kata Agus.

JAKARTA—Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, pihaknya masih belum memerlukan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News