Menkeu Tolak Paket Rp 15 Miliar
Rabu, 02 Juni 2010 – 05:48 WIB
Berdasar hasil pencermatannya, dapil yang relatif kaya dengan kapasitas keuangan daerah yang tinggi juga akan lebih banyak mendapatkan alokasi anggaran. Sedangkan daerah yang berkapasitas keuangan lebih rendah mendapatkan alokasi lebih rendah pula. "Aspek ekualisasi dan keadilan jadi kurang terpenuhi," jelas menteri pengganti Sri Mulyani tersebut.
Baca Juga:
Selain itu, menurut Agus, masih ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Misalnya, adanya potensi pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundangan. Antara lain, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. "Potensi pelanggaran atas prinsip pembagian tugas dan wewenang lembaga eksekutif dan legislatif," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyayangkan penolakan pemerintah tersebut. Menurut dia, penolakan itu terlalu tergesa-gesa. "Itu sebenarnya baru wacana yang belum tentu juga dibahas di badan anggaran (DPR)," ujarnya usai sidang paripurna.
Menurut politikus Partai Golkar itu, penolakan sebagai jawaban pemerintah atas pokok-pokok pembicaraan awal RAPBN 2011 tersebut kurang sesuai. Sebab, belum ada pembahasan yang mengarah kepada realisasi wacana itu. "Seharusnya, konsentrasi saja ke pembahasan anggaran," kata Priyo. (dyn/c3/tof)
JAKARTA - Keinginan anggota DPR menjadi agen penyalur dana APBN di masing-masing daerah pemilihan mereka menemui jalan buntu. Menteri Keuangan Agus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Sudaryono Siapkan Pentas Besar untuk Sanggar Tari di Sragen
- Pilgub Jateng 2024, PDIP Mulai Bergerak
- Jumlah Kementerian di Era Prabowo Kemungkinan Bertambah
- Ratusan Kader PDIP Semarang Lepas Kirab Obor Abadi Menuju Rakernas Jakarta
- PDIP Melanjutkan Kirab Obor Api Abadi Mrapen, Kali Ini Dilaksanakan di Kota Semarang
- Ngabalin Berkata Begini soal Grace Natalie & Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden Jokowi