Menko Airlangga Terus Memperjuangkan Akses Produk Indonesia di Internasional

"Tadi kami melaporkan bahwa isu strategis yang pertama terkait dengan government procurement atau pembelian pemerintah. Tentu mereka meminta agar pembelian pemerintah terbuka dan Indonesia mengusulkan akan menyiapkan positive list, yang mana barang-barang yang bisa diberikan untuk akses internasional," ucapnya.

Isu selanjutnya terkait state-owned enterprises (BUMN). Posisi Indonesia mengungkapkan bahwa ada BUMN yang mendapatkan penugasan khusus dan ada yang tidak.

"Itu mereka bisa terima (dalam penugasan khusus), sedangkan yang tidak mendapatkan penugasan khusus diminta kerja samanya untuk tidak diskriminatif dan untuk yang bersifat komersial (harus) berdasarkan business to business. Ini kita sedang dalam perundingan juga, jadi artinya memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial,” ucapnya.

Terkait bea keluar, Menko Airlangga mengatakan posisi Indonesia mengembangkan industri sehingga tidak akan melepaskan hal tersebut.

Selain itu, Indonesia juga minta akses terhadap trade and sustainable development, terutama untuk produk berwawasan lingkungan.

"Nah, di sini Indonesia menekankan pentingnya standarisasi, seperti untuk furnitur atau kayu adalah SVLK, untuk kelapa sawit itu ISPO atau RSPO, jadi minta Eropa membuka pasar lebih besar untuk itu," katanya.

Mengenai penyelesaian sengketa (dispute settlement), Indonesia memilih cara mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang bersifat Ad Hoc dan mempertimbangkan aspek konsultatif (mediasi).

"Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai, akhir tahun ini I-EU CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi," ucapnya.