Menko Tedjo Diganti Moeldoko, Siapa yang Setuju?
jpnn.com - JAKARTA - Rumor pergantian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno semakin santer terdengar setelah lebaran.
Tedjo yang membawahi sejumlah kementerian penting disebut kurang piawai dalam melakukan koordinasi, sinergi, kurang berwibawa, dan tak memiliki komunikasi publik yang baik.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengaku sudah mendengar informasi pergantian Tedjo. "Saya dengar juga begitu, Menkopolhukam adalah posisi yang paling banyak dipergunjingkan untuk diganti," kata Tantowi kepada wartawan, Senin (13/7).
Hal itu, lanjut Tantowi, menyusul beberapa blunder yang beliau lakukan Tedjo. "Serta kinerjanya yang tidak kincrong," kata politikus Partai Golkar ini.
Dia pun mengatakan, sejumlah nama cocok ditempatkan pada posisi Menkopolhukam menggantikan Tedjo.
Bahkan, Tantowi pun tak menampik jika nama mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebagai salah satu figur yang layak menjadi Menkopolhukkam.
"Beliau (Moeldoko) bagus, cocok, dan memenuhi persyaratan," ungkap Tantowi yang juga penggemar musik country ini.
Seperti diketahui, selain mahir ilmu kemiliteran, Moeldoko juga telah meraih gelar Doktor (S-3) jurusan Administrasi Negara dari Universitas Indonesia. Kemampuan diplomasi dengan publik atau pun dengan lembaga legislatif, tidak kalah dengan para seniornya yang pernah menjabat Menkopolhukam, seperti Widodo AS dan Djoko Suyanto.
JAKARTA - Rumor pergantian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno semakin santer terdengar setelah lebaran. Tedjo yang
- Partisipasi Festival Islam Kepulauan di Belanda, Kemenag Ulas Peran Penghulu di Era Modern
- Atasi Berbagai Tantangan Isu-isu Keberlanjutan Fungsi Lingkungan, RPP jadi Terobosan & Inovasi KLHK
- Bertemu Kepala Eksekutif Makau, Menaker Ida Bahas Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan
- KPK Perlu Dalami Peran Samsudin Abdul Kadir di Kasus Jual Beli Jabatan Pemprov Malut
- Ikut Lestarikan Budaya, PermataBank Dukung Perayaan Adeging Mangkunegaran-267
- Soroti Kasus Korupsi Timah, PB Mathla’ul Anwar: Terlalu Banyak Mudarat