MenPAN-RB Minta Polri Mengawal 2 Program Reformasi Birokrasi Ini

MenPAN-RB Minta Polri Mengawal 2 Program Reformasi Birokrasi Ini
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2023, di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/7/2023). ANTARA/HO-Kementerian PAN-RB

jpnn.com, JAKARTA - MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas meminta Polri mendukung implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi.

Menteri Anas menyebut reformasi birokrasi tematik itu membutuhkan dukungan seluruh instansi pemerintah agar perubahan yang dihasilkan makin besar.

"Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi, harus ditopang oleh berbagai instansi, termasuk Polri,” kata Anas melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (6/7).

Hal itu disampaikan menPAN-RB dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2023, di Nusa Dua, Bali.

Anas menyampaikan dalam hal pengentasan kemiskinan, Polri dapat berperan mengawal penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi barang kebutuhan pokok secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Selain itu, Polri juga dapat berperan dalam menindaklanjuti penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial.

Sementara pada peningkatan investasi, Anas menyebut Polri bisa responsif dalam menindak pelanggaran hukum terkait dengan dunia usaha, terutama pada kasus korupsi, pemberantasan mafia tanah, aksi premanisme, dan pungutan liar dalam berbagai proyek investasi.

“Bayangkan jika Polri tidak berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi tersebut, tentu target-target pembangunan akan semakin jauh tidak tercapai dan tidak tepat sasaran,” tuturnya.

MenPAN-RB Azwar Anas meminta Polri mendukung 2 agenda reformasi birokrasi tematik ini agar perubahan yang dihasilkan lebih besar lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News