Menteri Basuki Dorong Anggota DWP Aktif Ikut Kampanye KPK
Dalam kesempatan itu juga dilakukan peluncuran buku berjudul Rekam Jejak Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR.
Hal itu ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Penasihat DWP Kartika Basuki kepada Basuki dan para pejabat tinggi madya yang hadir.
Pada kesempatan itu juga diluncurkan perangko seri jembatan yakni dengan gambar Jembatan Merah Putih di Ambon, Jembatan Soekarno di Manado, dan Jembatan Tayan di Sanggau.
Sementara itu, dialog PUPR mengangkat topik Bakti PUPR Membangun Daya Saing Bangsa dengan narasumber Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Tahun 1999-2001 Erna Witoelar dan Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti.
Erna Witoelar menceritakan pengalamannya saat menjabat menteri. Di antaranya pernah didemo oleh Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini pada saat membangun infrastruktur di daerah permukiman nelayan di Jawa Barat bagian selatan.
Dia mengatakan, perspektif perempuan dalam pembangunan infrastruktur diperlukan. Sebab, infrastruktur yang dibangun tidak hanya untuk pria, tapi untuk satu keluarga.
Sementara itu, Anita Firmanti mengatakan, pembangunan infrastruktur terus didorong untuk mendukung pengarusutamaan gender di mana manfaatnya termasuk juga mengakomodasi kebutuhan perempuan dan difabel.
Saat ini, di Kementerian PUPR ada empat wanita yang menempati jabatan tinggi madya. Yakni, Sekjen Anita Firmanti, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya Baby Setiawati Dipokusumo.
Basuki Hadimuljono mengatakan, para istri pegawai Kementerian PUPR yang tergabung Dharma Wanita Persatuan (DWP) berperan besar mendukung pencapaian pembangunan
- Perkuat Integrasi Keluarga Karyawan, BTN Gandeng KPK
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kementerian PUPR, Tenaga Teknis Paling Banyak
- Menteri Basuki Sebut ASN Pindah ke IKN setelah Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun Ini
- Atasi Kemacetan Panjang, Agus Fatoni Usul Pelebaran Jalan Palembang-Betung ke Kementerian PUPR
- PB KAMI Bakal Laporkan Oknum Pejabat Penerima Suap dari Pengusaha Oli Palsu ke KPK
- Kementerian PUPR Mengalokasikan Rp 35,45 Triliun untuk IKN di 2024, Ini Perinciannya