Menteri Siti Sampaikan Pandangan Soal Revisi UU Pengelolaan Sampah

Menurut Siti Nurbaya mengatakan pemerintah selama ini terus berupaya memaksimalkan penerapannya menyangkut beberapa hal.

Pertama, dkungan kepada pemerintah daerah untuk kekuatan kapasitasnya. Kedua, kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Ketiga, Pengawasan dan pendampingan serta sirkular ekonomi.

UU 18/2008 telah memiliki beberapa regulasi turunan antara lain: Pertama, PP No.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kedua, PP Nomor 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Ketiga, Perpes No. 97/2017 tentang Jakstranas SRT SSSRT. Keempat, Perpres No. 83/2018  tentang Pengelolaan Sampah Laut.

Kelima, Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Selanjutnya, keenam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Ketujuh, Permen LHK No.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Delapan,  Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kapolri tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri.

Kesembilan, Surat Edaran gerakan pilah sampah dari rumah, minim sampah, eco-office, dan lain-lain. Terakhir, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembatasan Sampah;