Menteri Sofyan Beber Cara Kurangi Konflik Pertanahan di Rakor dengan Gubernur NTT

Menteri Sofyan Beber Cara Kurangi Konflik Pertanahan di Rakor dengan Gubernur NTT
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Foto: ATR/BPN.

jpnn.com, JAKARTA -
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengingatkan agar konflik pertanahan harus dihindari untuk mendukung iklim investasi.

Dia menyarankan untuk mengantisipasi terjadinya konflik pertanahan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Kami punya program mendaftarkan seluruh tanah, jika memungkinkan seluruh tanah di seluruh Indonesia terdaftar paling lama tahun 2025. Kalau semua tanah sudah terdaftar, maka potensi konflik di masa yang akan datang akan berkurang," kata Sofyan dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat secara daring, Selasa (14/9).

Sofyan juga terus mendorong tertib administrasi di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia agar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan.

Langkah ini diyakini bisa menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan kondusif.

"Kalau masalah hukum di pertanahan tidak pasti, tidak jelas, bisa jadi sumber konflik. Kita bisa punya tanah yang kemudian digugat orang lain, atau punya tanah yang sudah ada sertifikat tapi disikat oleh mafia tanah, atau bentuk-bentuk lain. Itu akan sangat mengganggu iklim investasi," beber Sofyan.

Dia menegaskan, pihaknya sangat seriu menciptakan keadilan pada bidang pertanahan dengan cara yang baik.

"Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik, karena kalau salah-salah nanti dampaknya tidak seperti yang kita harapkan," tambah Sofyan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil memiliki program agar potensi konflik di masa yang akan datang dapat berkurang.