Menurut Politikus Ini BP Batam Mempersulit Pembangunan dan Terlalu Angkuh

Menurut Politikus Ini BP Batam Mempersulit Pembangunan dan Terlalu Angkuh
Kantor BP Batam. Foto: Batam Pos / JPNN

jpnn.com - BATAM - Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut, termasuk wacana pembubaran BP Batam. Menurut Nuryanto pemerintah harus mencari solusi terbaik sehingga perlu dilakukan kajian secara mendalam. 

"Setiap kebijakan untuk kepentingan negara harus kita dukung," ujar Nuryanto kepada wartawan di Gedung Daerah Tanjungpinang, seperti dikutip dari batampos.co.id (group JPNN), Kamis.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyampaikan kewenangan BP Batam di era otonomi daerah, lambat laun mulai bergeser. Sebab, Pemko Batam juga memiliki peran dan wewenang yang sama kuatnya.

"Sebetulnya daerah ini tak melihat siapa yang membangun. Bukannya saya membanggakan diri, di era sekarang, pemko semakin kuat," kata Dahlan, kemarin. 

Dahlan tidak memungkiri adanya dualisme kewenangan antara Pemko dan BP Batam. Namun hal ini terjadi karena baik BP Batam maupun Pemko Batam sama-sama memilki landasan hukum yang kuat. "Sedikit saja overlaping, misalnya lahan," ungkap Dahlan. 

Yang lainnya, menurut mantan pegawai Otorita Batam ini, tak terjadi permasalahan.

Soal wacana pembubaran BP Batam yang disampaikan Mendagri, Dahlan enggan berkomentar. Bahkan Dahlan mengaku tak paham dengan pernyataan Tjahjo Kumolo itu.

"Karenanya saya tak mau berandai-andai," ungkapnya.

BATAM - Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut, termasuk

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News