Merespons Mutasi Perwira Polri, Pengamat: Harus Sesuai Kebutuhan, Bukan Pesanan Politik

Merespons Mutasi Perwira Polri, Pengamat: Harus Sesuai Kebutuhan, Bukan Pesanan Politik
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mengatakan rotasi dan mutasi di tubuh Polri harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bukan karena ada pesanan politik.

Menurut Bambang, rotasi yang melibatkan ratusan perwira di Korps Bhayangkara ini harus mampu memperkokoh netralitas dalam Pemilu.

“Problemnya adalah apakah rotasi dan promosi dalam Telegram Rahasia (TR) (Kapolri ) untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau karena kebutuhan untuk memenuhi kepentingan di luar organisasi. Misalnya pesanan politik? Tentu perlu dibuktikan lebih dulu,” ujar Bambang, Jumat (8/12/2023).

Dia mengingatkan penempatan personel di sebuah jabatan tertentu seharusnya sesuai kompetensi yang dapat dilihat dari rekam jejak karier maupun prestasi yang bersangkutan, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

“Yang pasti, dari TR tersebut tampak sekali gerbong siapa yang bergerak naik, misalnya faksi atau gerbong leting 91 dan gerbong Densus 88,” ujarnya.

Gerbong Angkatan 91 adalah angkatan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit, sementara bekas kepala Densus 88 baru saja dilantik presiden menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

“Padahal Densus 88/AT adalah satuan tindak, sementara BNN lebih pada lembaga konsep dan strategik. Jadi, ke depan, bisa jadi strategi pemberantasan narkotika pun juga akan lebih pada penindakan, daripada pencegahan,” kata Bambang.

Menurut Bambang, masyarakat akan mengkriti mutasi di tubuh Polri apakah penempatan personel sudah sesuai kebutuhan organisasi atau apa kaitannya dengan kepentingan untuk mengamankan Pemilu.

Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mengatakan rotasi dan mutasi di tubuh Polri harus sesuai dengan kebutuhan, bukan karena ada pesanan politk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News