JPNN.com 
Merespons Mutasi Perwira Polri, Pengamat: Harus Sesuai Kebutuhan, Bukan Pesanan Politik
“IPW melihat mutasi besar-besaran menjelang pemilu ini adalah penerapan merit sistem dan juga penempatan oleh Polri untuk kelancaran Pemilu 2024," kata Sugeng.
IPW juga mengharapkan institusi Polri netral di dalam Pemilu 2024 ini sesuai dengan semangat dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 dan juga agar Polri bisa memberikan sumbangsih legitimasi bagi Pemilu 2024.
Kendati demikian, Sugeng tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi Polri saat ini berkenaan dengan netralitas.
"Memang berat untuk Polri saat ini tantangannya. Khususnya dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Polri adalah instrumen daripada lembaga kepresidenan di dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum," ujar Sugeng.
Kondisi itu akan membawa konsekuensi pada tataran praksis. Sebab putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka juga ikut kontestasi Pilpres 2024.
"Namun, dalam tataran praksis Pemilu 2024, ini adalah kondisi yang sangat baru, kondisi yang cukup pelik karena dalam posisi presiden yang dijabat oleh Jokowi terjadi cukup komplikasi politik, anaknya menjadi salah satu calon,” pungkas Sugeng.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mengatakan rotasi dan mutasi di tubuh Polri harus sesuai dengan kebutuhan, bukan karena ada pesanan politk.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 80 Persen, Peran TNI-Polri Dinilai Signifikan
- RUU Polri Dinilai Membuat Polisi Superbody
- RUU Polri Belum Masuk Prolegnas, RUU KUHAP Justru di Depan Mata
- Tambah Kekuasaan Bukan Memperbaiki Pengawasan, RUU Polri Dinilai Menyimpang
- Sahroni Puji Keberhasilan Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Tingkatkan Hasil Panen Jagung
- Dedi Mulyadi Ungkap Kriteria Pelajar yang Dikirim ke Barak TNI
