Merokok Bisa Bikin Warga jadi Miskin, nih Datanya

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berharap masyarakat di level miskin maupun hampir miskin, khususnya peserta program keluarga harapan (PKH) dan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT), diharuskan tidak merokok.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro di kantor Kementerian Kominfo kemarin (30/7). Pertimbangan larangan merokok bagi penerima PKH dan BPNT adalah proporsi rokok kretek maupun filter sebagai pembentuk garis kemiskinan (GK) mencapai 11 persen.

’’Ke depan semua keluarga penerima PKH atau penerima BPNT tidak boleh lagi merokok. Menurut saya ini penting. Kita harus tegas,’’ tuturnya.

Bambang mengatakan perananan uang untuk membeli rokok kepada pendapatan riil keluarga mencapai 10 persen untuk keluarga di pedesaan. Sedangkan bagi keluarga di perkotaan angkanya mencapai 11 persen.

Menurut Bambang porsi belanja rokok yang berkisar 10 persen sampai 11 persen oleh kepala keluarga, maupun anggota keluarga lainnya, otomatis bisa mengganggu pendapatan riil keluarga.

’’Lebih baik diganti untuk membeli daging ayam, telur, atau kebutuhan yang menunjang makanan (lainnya, Red),’’ jelasnya.

Menurut dia stop merokok bagi keluarga penerima PKH maupun BPNT perlu terus disampaikan sebagai bagian dari pembelajaran. Dia menegaskan semua keluarga PKH dan penerima BPNT harus berjanji berhenti merokok.

Dalam paparannya, Bambang menyebutkan proporsi terbesar adalah beras. Bagi masyarakat perkotaan mencapai 20,9 persen. Sedangkan masyarakat pedesaan sebesar 26,79 persen. Di bawah rokok ada proporsi untuk perumahan sebesar 8,3 persen untuk masyarakat perkotaan dan 6,91 persen untuk warga pedesaan.