Mestinya Partai Pengusung Punya Kepekaan

Mestinya Partai Pengusung Punya Kepekaan
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi E-KTP dengan tersangka Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/2/18). FOTO: FEDRIK TARIGAN/JAWA POS

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, munculnya calon-calon kepala daerah yang terserempet kasus hukum sebagai anomali.

Idealnya, calon yang dimunculkan merupakan sosok yang terbebas dari berbagai tuduhan.

“Esensi pilkada kan mencari pemimpin yang clear dan clean untuk disodorkan ke pemilih,” ujarnya tadi malam.

Diketahui, Ganjar Pranowo, petahana di Pilgub Jateng, menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Stya Novanto.

Fadli menilai, partai sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengajukan, semestinya bisa peka dengan hal tersebut.

Meski secara aturan tidak ada persoalan, namun dari segi etika moral dan politik, sangat tidak ideal.

“Sedang tersangkut atau berpotensi kasus hukum seharusnya menjadi pertimbangan partai dalam memilih,” imbuhnya.

Dia menambahkan, jika isu tersebut bisa dieksploitasi secara maksimal oleh lawan politiknya, sebetulnya partai bisa mengalami kerugian.

Munculnya calon-calon kepala daerah yang terserempet kasus hukum secara etika moral dan politik, sangat disayangkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News