MK Diminta Berani Dalami Politik Uang
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendalami substansi gugatan pilkada serentak yang berkaitan dengan politik uang dan dinasti.
Hal ini disampaikan politikus yang akrab disapa LE, karena MK akan mengeluarkan putusan dismisal/sela untuk 147 gugatan pilkada serentak yang dimohonkan pasangan calon peserta pilkada serentak 9 Desember 2015.
Menurutnya, sekarang adalah saat yang tepat melakukan perbaikan kualitas demokrasi. "Undang-undang pilkada yang dilahirkan oleh DPR awal tahun lalu telah banyak memberikan perbaikan substansial terhadap perbaikan kualitas pilkada, seperti soal politik dinasti, politik uang, dan pengelolaan dana kampanye" kata LE, Minggu (17/1).
Karenanya, bukan zamannya lagi MK hanya melihat angka-angka dalam memutuskan perkara, tapi harus lebih melihat substansi persoalan pilkada yang lebih mendalam. Utamanya terkait soal money politic.
"Mahkamah konstitusi, termasuk Bawaslu dan KPU harus berani mengambil sikap tegas terhadap kasus money politic. Jangan melihat besar kecilnya jumlah politik uang, tetapi lebih pada pemahaman bahwa itu merupakan pelanggaran berat pemilu," tegasnya.
Ditanya tentang laporan yang ia terima soal daerah mana saja yang terindikasi masih marak terjadi politik uang, LE menyebutkan bahwa MK harus melihat secara keseluruhan berbagai indikasi money politic yang terjadi. Antara lain laporan yang ia peroleh saat Pilkada Serentak di Riau, Wonosobo, maupun Bengkulu. (fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendalami substansi gugatan pilkada serentak yang berkaitan dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Butuh Dukungan Sebegini Untuk Maju Pilkada Mojokerto
- Jazuli: Keputusan PKS Berada di Koalisi atau Oposisi Bukan Selera Personal
- Tim 7 Jokowi Rayakan Kemenangan Prabowo-Gibran dengan Membantu Masyarakat
- Di Hadapan Hakim Konstitusi, Gerindra Sebut KPU Menggelembungkan Suara NasDem di Jabar
- Anies Gelar Acara Pembubaran Tim Pemenangan, Ada Ketum Pendukung yang Tak Hadir, Siapa?
- Respons Sikap Kubu PKB, Hakim MK: Republik Kalau Orangnya Begini, Kacau Semua Nanti