DPRD NTT Geram, Dana Rp 600 Juta Untuk Sosialisasi Provinsi Flores Tak Terserap

DPRD NTT Geram, Dana Rp 600 Juta Untuk Sosialisasi Provinsi Flores Tak Terserap
Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno pada rapat paripurna istimewa di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Kota Kupang. FOTO: Timor Express/JPNN.com

jpnn.com - KUPANG – Pemerintah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menganggarkan dana sebesar Rp 600 juta di tahun 2015 lalu untuk membiayai kegiatan sosialisasi usul pemekaran Provinsi Kepulauan Flores. Sayang, dana tersebut tidak terserap satu sen pun dengan berbagai alasan.

Hal ini membuat Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno Geram. Beberapa kali politikus Partai Golkar itu menyatakan rasa kecewanya terhadap sikap pemerintah yang seolah menghambat upaya mendukung pemekaran Provinsi Flores. Sementara usulan pemekaran tujuh kabupaten diproses tanpa hambatan apa pun.

Menariknya, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang ditanya Timor Express (Grup JPNN.com) terkait dana Rp 600 juta tersebut rupanya merasa kaget. Meski kemudian menjelaskan alasan dana tersebut tidak terserap.

“Oh begitu ko? Yah, berbagai kendala. Karena, kan sosialisasi begitu kan orang pusat datang juga,” kilah gubernur memberi alasan.

Menanggapi kekecewaan dari Ketua DPRD NTT, gubernur tampak tersenyum sebelum menjawab.

“Hhhmmm, itu kan ada aspirasi. Aspirasi itu kan tidak selalu harus segera jadi. Dia selalu berproses. Biarkanlah dia mekar seperti bunga mawar,” kilah gubernur.

Sebelumnya, Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno dalam sambutannya pada rapat paripurna istimewa di Ruang Sidang Utama DPRD NTT kembali menyentil usul pemekaran Provinsi Kepulauan Flores. Dia bahkan menyebut pemprov dan DPRD telah memuluskan proses usul tujuh calon Daerah Otonomi Baru (DOB). Sementara usul pemekaran Provinsi Kepulauan Flores masih tertahan.

Ini bukan baru sekali Anwar menyentil hal tersebut. Anwar beberapa kali menyampaikan rasa kecewanya karena pemerintah seolah tidak responsif terhadap aspirasi tersebut. Padahal menurut Anwar, seharusnya pemerintah segera memroses usulan tersebut, karena pada akhirnya keputusan ada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI.

KUPANG – Pemerintah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menganggarkan dana sebesar Rp 600 juta di tahun 2015 lalu untuk membiayai kegiatan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News