Modus Korupsi Variatif, Jaksa Harus Responsif

Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Profesor Dr M Syukri Akub mengatakan potensi korupsi dalam pemerintahan terbuka lebar. Alasannya, semua kebijakan yang berkonsekuensi anggaran, berpotensi disalahgunakan. Akibatnya, akan terjadi pelanggaran hukum. Makanya, kata dia, aparatur hukum seperti jaksa harus bisa menganalisa setiap kebijakan yang diambil pemberintah di daerah.

             

"Mesti dikaji jika ada kebijakan yang diambil. Jangan lihat bahwa perbuatan yang berkaitan dengan pemerintahan tidak menimbulkan pidana. Apalagi, modus korupsi sekarang bermacam-macam. Jadi jaksa juga harus pintar. Jangan mudah terjebak pada kalimat administrasi yang justru sebenarnya merugikan keuangan negara," kata dia.

               

Kejati Sulsel, Muhammad Kohar mengatakan bimbingan seperti ini memang sangat dibutuhkan untuk memberi pembekalan pada para jaksa. Apalagi, kata dia, beberapa kepala daerah atau pejabat di daerah perlu mendapat perhatian. "Tindak pidana korupsi rentan terjadi di daerah. Rata-rata karena melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan," kata Kohar. (jpnn)