Moeldoko Jamin Iklim Investasi pada Tahun Politik Tetap Baik

Pertama, perbaikan iklim investasi, perdagangan, dan persaingan usaha yang sehat dengan cara mendorong tumbuhnya iklim kewirausahaan, inovasi, dan tumbuhnya bisnis-bisnis berskala UMKM.

"Kedua, penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan inklusi keuangan," sebut Andreas.

Ketiga, perbaikan tata kelola (governance), antara lain, melalui kebijakan pencegahan korupsi, pembuatan dan penerapan regulasi yang baik, peningkatan pajak, good corporate governance, dan manajemen risiko dalam menangani masalah kebencanaan.

"Keempat, promosi pertumbuhan yang ramah lingkungan (green growth), dengan mendorong kebijakan lingkungan hidup, investasi infrastruktur dasar dan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan," sambungnya.

Kerja sama antara OECD dan Indonesia, rencananya diperkuat dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN dan OECD di Tokyo pada Maret 2018.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk menunjukkan kemajuan reformasi yang dicapai dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang perlu dikerjakan bersama, utamanya di antara negara-negara anggota OECD.

Dari empat bidang kerja sama tersebut, pemerintah Indonesia dan OECD, juga menetapkan pada empat fokus utama. Misalnya, kebijakan perpajakan yakni base erosion and profit shifting (BEPS).

"Ini adalah kebijakan kolaborasi antarnegara untuk melawan aksi korporasi global yang melakukan arbitrasi pajak dan menggunakan negara-negara yang menerapkan pajak nol persen atau sangat ringan (tax haven) untuk menghindari pajak di negara tempat korporasi tersebut beroperasi," jelasnya.