Monopoli Proyek Infrastruktur, DPR: Dua BUMN Ini Anak Emas Menteri Rini?

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Nazarudin Kiemas menyambut positif gebrakan Presiden Joko Widodo fokus membangun sejumlah proyek infrastruktur di Papua, Sulawesi, Sumatera dan Pulau Jawa. Masalahnya, menurut Nazaruddin, pekerjaan proyek infrastruktur ini sebagian besar hanya dikerjakan oleh dua BUMN yakni PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero).

“Secara umum tidak ada hambatan, disayangkan pelaksana proyek kenapa hanya Waskita Karya dan Hutama Karya, sedangkan BUMN seperti di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum terlihat,” kata Nazarudin di gedung DPR Senayan, Selasa (5/1).

Padahal, lanjut dia, volume pekerjaan Waskita Karya dan Hutama Karya sangat berat karena nilai proyek yang dikerjakan mencapai triliunan rupiah, sementara BUMN yang lain tidak kebagian.

“Ada apa dengan BUMN ini? Beban kerja Waskita Karya dan Hutama Karya sudah overloaded, masa tugas Dirut-nya pun sudah diperpanjang satu kali, tapi dia masih dipertahankan. Apa ini anak emasnya Menteri BUMN Rini Soemarno? Atau karena Menteri Pekerjaan Umum tidak berani menghadapi Menteri BUMN?,” ujar Nazaruddin.

Pada hal menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini, semua BUMN mendapat suntikan modal pembiayaan dari perbankan melalui negara.

“Begitu juga BUMN di bawah Kementerian PU-Pera seperti Adhi Karya, Istaka Karya atau Pembangunan Perumahan(PP) mampu mengerjakan proyek infrastruktur ini. BUMN ini dapat proyek apa? Kan kelihatan perusahaan ini seperti menganggur saja," tegas politikus PDI Perjuangan ini.(fas/jpnn)