Mucikari Resah Belum Terima Kompensasi

jpnn.com - TEGALSARI - Tidak bersamaannya pemberian kompensasi untuk PSK dan mucikari Klakahrejo, Surabaya berbuah masalah. Para mucikari resah karena tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu pencairan dana Rp 5 juta dari Pemprov Jatim tersebut. 

Selain itu, ada 35 eks PSK di lokalisasi tersebut yang namanya tidak termasuk dalam daftar penerima kompensasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Kemarin (18/11) ke-35 eks PSK tersebut datang ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya. Mereka mempertanyakan haknya terhadap dana kompensasi. 

Salah seorang eks PSK, Sari, mengaku bingung sejak Klakahrejo ditutup. Sebanyak 243 teman sesama PSK sudah mendapat ganti rugi. Sementara, dia dan 34 teman lainnya belum dapat kucuran dana. ''Mau balik ke pulang tidak bisa karena tidak punya uang," jelas perempuan dari Desa Geneng, Ngawi itu.

Dinsos Surabaya langsung memanggil perwakilan Bank Jatim. Ke-35 eks PSK itu akhirnya menerima pembayaran uang kompensasi. Jumlahnya sama dengan yang diterima PSK lain, yakni Rp 5.050.000. Di dalamnya terdapat uang ekonomi produktif (UEP) yang besarnya Rp 3 juta per orang. Ada juga dana jatah hidup (jadup) Rp 1,8 juta per orang untuk tiga bulan pertama. Selain itu, dana transportasi pemulangan PSK dengan nominal Rp 250.000 per orang.

Kepala Dinsos Surabaya Supomo mengatakan, 35 orang itu belum terdata saat pihaknya memverifikasi PSK untuk pembayaran ganti rugi. Namun, dia menyatakan kompensasi untuk 35 eks PSK itu sudah terbayar lunas. "Kami lunasi saat ini juga," jelasnya.

Permasalahan lain yang mengganjal adalah mucikari yang belum mendapatkan dana kompensasi. Dana ganti rugi itu rencananya diberikan oleh Pemprov Jatim kepada 71 mucikari di Klakahrejo. Pemprov Jatim menjanjikan setiap mucikari menerima uang Rp 5 juta. Namun, ternyata janji itu hanya isapan jempol. Sampai kini bantuan itu belum juga cair. 

Salah seorang perwakilan warga, Sutarman, mengatakan, kini para mucikari Klakahrejo resah. Setiap hari mereka bertanya kepada RT dan RW tentang jadwal pemberian kompensasi itu. "Kami tidak bisa menjawab kapan pastinya," ujarnya. 

Pria 61 tahun itu mengatakan, banyak mucikari yang ingin segera beralih profesi. Mereka akan membuka usaha toko kelontong, salon, atau konter pulsa. Uang kompensasi itulah yang dijadikan modal membuka usaha baru. Dia khawatir, kalau bantuan itu tidak kunjung turun, mucikari akan membangun lagi usaha prostitusi.