Mufidayati Sentil Pemerintah soal Masuknya 153 WN Tiongkok Saat Pelarangan WNA ke Indonesia
Legislator fraksi PKS itu juga menyoroti meningkat tajamnya klaster keluarga dan klaster pemukiman terutama di perkotaan selama kebijakan PPKM.
Di Jakarta, misalnya klaster keluarga meningkat sampai 44 persen. Di Jawa Barat, peningkatannya berdampak pada meningkatnya daerah yang berstatus zona merah.
Karena itu Mufida meminta pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan juga dalam skala lokal, sehingga pengawasannya juga bisa lebih terfokus.
Pembatasan mobilitas juga perlu diperketat mengingat meningkatnya klaster keluarga di bulan ini, di antaranya dampak dari libur natal dan tahun baru lalu di mana banyak keluarga berpergian.
"Sebaiknya yang dilakukan adalah perbaikan dan pembenahan secara internal dan tidak menyalahkan terbuka yang bisa menjatuhkan pekerja di Kementerian Kesehatan," ujar dia.
"Demikian pula dengan metode penentuan testing yang dianggap salah pada metode tes tersebut sudah sesuai dengan kaidah Test-Tracing-Treatment plus menjaring orang yang OTG agar tidak menularkan yang lain," pungkas Mufida.(ast/jpnn)
Mufidayati PKS kritik pemerintah yang memberikan pengecualian kepada 153 WN Tiongkok masuk Indonesia di masa PPKM.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Zeni
- DPR Bangga dengan Kinerja Erick Thohir yang Tangani Covid-19 hingga Bongkar Korupsi Dapen
- Kadinkes Sumut Ditahan Jaksa terkait Korupsi APD Rp 24 Miliar
- Akademisi UI Terbitkan Buku Evaluasi Efektivitas PPKM dalam Penanganan Pandemi Covid-19
- Jelang Mudik Lebaran, Masyarakat Diimbau Perbaharui Imun Covid-19
- DMI Bakal Gelar Muktamar VIII yang Sempat Tertunda 2 Tahun Gegara Covid-19