Muhaimin Iskandar: Pemerintah Harus Lakukan Pendampingan Terhadap UMKM

Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang dab potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM. Pendampingan terhadap UMKM sehingga punya kemampuan bankable. Sekaligus memanfaatkan sistem online.
“Saat ini baru 8 juta, atau 12.5 persen, dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place,” ujar Wakil Ketua DPR Bidang Kokesra.
Pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikaKasi produk, penyediaan jasa logistik (gudang dan pengiriman), serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja.
Pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergitas program-program pemerintah lainnya, seperti BLT dan BLT Dana Desa, sehingga konsumsi rumah tangga bisa naik. Tanpa upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah UMKM akan jalan ditempat.”
Pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri. Kita mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia atau membeli produk-produk dalam negeri.
“Melalui gerakan ini akan menimbulkan multiple effect. UMKM bisa produksi, Rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akahirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro,” ujar Ketum DPP PKB ini.(ikl/jpnn)
Upaya mengungkit perekonomian melalui koperasi dan UMKM membutuhkan kerja sama pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dan dilakukan melalui banyak pendekatan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Promosikan Hasil Riset GRS BPDP, AII: Bisa Dihilirisasi Petani dan UMKM
- Telkom Siap Gelar Digiland 2025 Seusai dapat Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta
- Mantap! 2 UMKM Binaan Bea Cukai Nunukan Sukses Ekspor Produknya ke Malaysia
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang