Muhammadiyah Antisipasi Intervensi Politik

JAKARTA - Potensi bermainnya kepentingan politik, baik itu dari pemerintah maupun parpol, sangat mungkin muncul dalam Muktamar Muhammadiyah pada 3-8 Juli mendatang di Jogjakarta. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin optimistis muktamirin bisa mengantisipasi. "Muktamar Muhammadiyah diintervensi, saya tidak tahu, belum memiliki bukti. Cuma, rasa-rasanya ada. Saya nggak tahu pendekatan ilmiahnya karena ada dalam perasaan," kata Din dalam diskusi Ormas Islam Rentan Intervensi di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (25/6).

Turut berbicara Rais Syuriah PB NU Hasyim Muzadi, Ketua Tanfidziyah PB NU Slamet Effendi Yusuf, Ketua MPR yang juga tokoh Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, dan Ketua Umum DPP Ikatan Muda Muhammadiyah (IMM) Ton Abdillah Haz.Din menyampaikan, adanya intervensi terhadap ormas-ormas Islam menjelang permusyawaratan tertinggi, baik itu munas, muktamar, maupun kongres, merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, ormas-ormas Islam, terutama yang memiliki pendukung besar, memiliki posisi strategis bagi kelompok kepentingan.

"Pemerintah maupun parpol berkepentingan dengan ormas-ormas Islam. Kisah intervensi sangat sering kita dengar sejak Orba sampai sekarang," katanya. Dia optimistis warga muhammadiyah bisa menghadapi intervensi dalam muktamar mendatang.

"Mekanisme pemilihan Muhamdiyah ini agak beda, bertingkat dan berlapis-lapis," ujar Din. Di antara ratusan nama yang terjaring panitia pemilihan, sidang tanwir akan memilih 39 kandidat. Dari sana, selanjutnya muktamirin memilih 13 nama. Ketua umum Muhammadiyah akan ditentukan melalui rapat internal 13 orang yang terpilih itu. "Maka, yang ingin intervensi bingung juga caranya," kata Din, lantas tersenyum.