MUI dan Terorisme

Fatwa MUI itu menjadi salah satu pemicu gelombang protes besar-besaran terhadap Ahok yang menyebabkannya kalah dalam kontestasi pilgub.

KH Ma’ruf Amin kemudian digandeng oleh Jokowi sebagai wakil presiden. Pada periode kepengurusan 2020 MUI dinetralkan dari unsur-unsur vokal dan kritis. Terpilihnya KH Miftachul Akhyar dari Jawa Timur menjadi ketua umum MUI menunjukkan bahwa pemerintah ingin MUI menjadi lebih tenang dan teduh.

Kelompok vokalis Din Syamsuddin dibersihkan dari kepengurusan MUI. Wapres Ma’ruf Amin menduduki posisi ketua dewan pertimbangan berduet dengan KH Miftachul Akhyar. Duet ini mewakili dominasi NU dalam kepengurusan MUI, karena Kiai Miftach adalah ketua PWNU Jatim dan Kiai Ma’ruf adalah mantan ketua PB NU.

Pasangan ini diharapkan bisa menetralisasikan suara keras di tubuh MUI, syukur-syukur bisa menjadi penyokong kepentingan pemerintah.

Namun, MUI tetap tidak bisa dijinakkan sepenuhnya. Suara-suara vokal masih muncul dari KH Anwar Abbas yang menjadi wakil ketua umum yang mewakili unsur Muhammadiyah. Suara kritis juga sering muncul dari KH Cholil Nafis yang notabene mewakili unsur NU.

Mencuatnya kasus Ustaz AZA menunjukkan bahwa MUI bukan lembaga yang monolitik yang kepengurusannya homogen dan bisa ditertibkan secara struktural seperti ormas keagamaan.

MUI adalah konfederasi dari berbagai organisasi keagamaan Indonesia yang masih tetap membawa misi masing-masing pribadi dan organisasi.

Penangkapan Ustaz AZA tidak serta-merta menjadi bukti bahwa MUI sudah disusupi teroris, seperti yang dituduhkan secara serampangan oleh beberapa kalangan.