Muktamar PPP Diyakini Tinggal Ketok Palu
Hindari Buang Energi, Pilih SDA Secara Aklamasi
Jumat, 10 Juni 2011 – 21:21 WIB

Muktamar PPP Diyakini Tinggal Ketok Palu
JAKARTA - Suhu politik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Muktamar VI PPP di Bandung, Juli mendatang sudah mulai memanas. Saling klaim antar kubu pendukung calon Ketua Umum (Ketum) PPP pun semakin marak.
Bahkan kubu pendukung Suryadharma Ali (SDA), meyakini muktamar di Bandung nanti hanya tinggal ketok palu saja untuk menetapkan ketua umum partai berlambang Ka'bah itu. Ketua DPW PPP Gorontalo, Muhalim Dj. Litty menyatakan, mayoritas DPW PPP telah bertekad untuk mendukung pencalonan Suryadharma untuk memimpin PPP lima tahun ke depan, karena
Baca Juga:
Menurutnya, usai Mukernas PPP di Hotel Borobudur beberapa bulan yang lalu, 28 DPW PPP telah bersepakat untuk mendukung SDA. "Waktu itu, 28 DPW meminta kesediaan SDA untuk memimpin PPP lagi lima tahun ke depan. Untuk tingkat DPW, SDA tidak ada masalah, soal DPC itu yang harus kita yakinkan. Tapi untuk Indonesia Timur, khususnya Sulawesi solid, DPW dan DPC-nya dukung SDA," tegas Muhalim Litty kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/6).
Bahkan untuk DPW PPP Gorontalo, lanjut Muhalim, enam DPC PPP sudah jelas-jelas menyatakan komitmennya untuk mendukung pencalonan SDA. "Kami lihat, figur-figur calon ketum PPP yang muncul sekarang ini, baik dari segi kapasitas, kapabilitas, performance, belum ada yang meyakinkan, kecuali SDA," ulasnya.
JAKARTA - Suhu politik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Muktamar VI PPP di Bandung, Juli mendatang sudah mulai memanas. Saling
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026