Nakes Non-ASN Mengadukan Nasib ke Dewan, Berharap Bisa Diangkat jadi PPPK

Nakes Non-ASN Mengadukan Nasib ke Dewan, Berharap Bisa Diangkat jadi PPPK
Ratusan tenaga kesehatan non ASN dari RSUD Ibnu Sutowo Baturaja beraudensi dengan anggota DPRD OKU terkait penundaan seleksi PPPK tahun ini, Senin. (ANTARA/Edo Purmana/22)

jpnn.com - BATURAJA - Ratusan tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara atau nakes non-ASN beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Senin (7/11).

Cici, salah seorang honorer tenaga kesehatan RSUD Ibnu Sutowo Baturaja, mengatakan bahwa kedatangan ratusan nakes ke DPRD Kabupaten OKU itu bertujuan memastikan nasib mereka agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Dia berharap para anggota dewan dapat mengawal permasalahan ini hingga tuntas agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya para honorer tenaga kesehatan di Kabupaten OKU yang berjumlah ratusan orang.

"Kami sangat berharap dewan OKU ikut ambil bagian mengawal masalah ini hingga tuntas," harap Cici.

DPRD Kabupaten OKU menyatakan siap memperjuangkan nasib ratusan tenaga kesehatan non-ASN yang gagal mengikuti seleksi PPPK akibat tidak ada pembaruan di aplikasi Kemenkes.

"Hal ini menjadi perhatian kami untuk diselesaikan agar tidak ada pihak yang dirugikan," kata Ketua DPRD Kabupaten OKU Marjito Bahri saat menerima audensi ratusan nakes non-ASN dari RSUD Ibnu Sutowo Baturaja.

Marjito memastikan pihaknya siap ikut ambil bagian membantu para nakes agar bisa diangkat menjadi PPPK pada 2023.

Dia berjanji memperjuangkan nasib 249 nakes asal daerah itu  yang datanya diduga dianulir oleh oknum pegawai Dinas Kesehatan OKU sehingga tidak ada pembaruan di aplikasi SDMK Kemenkes RI dalam penerimaan PPPK tahun ini.

Tenaga kesehatan non-ASN yang gagal ikut seleksi PPPK mengadukan nasib ke DPRD OKU, Sumsel. Begini janji DPRD OKU.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News