Narapidana Dibebaskan Untuk Cegah Corona, Bagaimana Dengan Koruptor?

"Kami menyadari betul bahwa lapas yang overkapasitas kami sadari dampaknya jika ada yang sampai terpapar [COVID-19] di lapas," katanya.

Baca Juga:

• Kesaksian Tamu Pernikahan Kapolsek Kembangan, Oh Ternyata

Keputusan terlambat tapi patut diapresiasi

Kebijakan yang diambil pemerintah ini diapresiasi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), meskipun dikatakan terlambat.

"Mestinya kebijakan ini tidak diambil karena merebaknya kasus COVID 19, akan tetapi diambil karena penghormatan terhadap hak-hak manusia dalam sistem peradilan pidana," kata peneliti senior ICJR Anggara Suwahju kepada Hellena Souisa dari ABC News.

"Situasi overcapacity ini harusnya disadari sejak lama sehingga kebijakan-kebijakan khusus untuk mengatasinya bisa diambil, baik dari sisi masukan orang atau sisi pelepasan orang."

Menurut Anggara, kebijakan yang diambil temporer karena kasus COVID-19 tidak akan menjawab masalah ledakan populasi di dalam Rumah Tahanan (rutan).

Ia mengatakan masalah rutan yang melebihi kapasitasnya akan tetap terjadi di masa mendatang selepas meredanya pandemi COVID-19

DPR anggap kebijakan ini diskriminatif

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk bisa keluar melalui proses asimilasi atau proses pembinaan narapiadana dan anak dengan cara membaurkannya dalam kehidupan masyarakat.