Klaim Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang bilang sudah mencoret caleg mantan napi korupsi berbeda dengan faktanya.
Petugas rutan menggelar razia dadakan di blok hunian narapidana (napi) yang terjerat kasus tindak pidana korupsi
Sebanyak 733 narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram diusulkan mendapat remisi Lebaran 2023. Ada napi korupsi lho.
ICW menyarankan pada narapidana kasus korupsi yang mendapatkan program bebas bersyarat harusnya berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan…
Kemarin, ada 10 napi koruptor yang bebas bersyarat, termasuk di antaranya mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, dan…
Inilah daftar nama 23 narapidana (napi) korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat dari Ditjenpas Kemenkumham.
Anggota Komisi II Abdul Wahid mencecar calon komisioner KPU Betty Epsilon Idros yang pernah menolak pencalonan eks napi…
Menkum HAM Yasonna H Laoly menerbitkan aturan baru yang mengatur syarat dan tata cara pemberian hak bagi narapidana,…
Inilah kabar terbaru terkait hasil tes Covid-19 yang dijalani mantan Ketua DPR Setya Novanto di Lapas Sukamiskin, Bandung,…
Puluhan narapidana di Lapas Sukamiskin positif tertulari Covid-19. Sebagian dari 51 itu ialah mantan pejabat negara. Mereka menjalani…
Penegasan Presiden Jokowi ini melegakan masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa rencana untuk bebaskan Napi Korupsi atas alasan Covid-19 adalah…
Inas Nasrullah Zubir menilai wacana pembebasan naarapidana seharusnya tidak perlu dijadikan polemik.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai wacana tentang rencana Menkum HAM Yasonna H Laoly membebaskan pulihan…
Untuk mengurangi risiko tertular virus corona di dalam tahanan, pemerintah membebaskan ribuan narapidana
KPU memastikan mantan napi koruptor tidak bisa mengikuti Pilkada Surabaya tahun ini.
Komnas HAM juga beberapa kali ikut konferensi internasional yang juga menolak hukuman mati.
Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDIP mengedepankan rasa keadilan masyarakat termasuk dalam mengusung calon di pilkada.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan pemberian grasi kepada napi korupsi dengan alasan kemanusiaan bukanlah solusi.
Komisi II DPR belum menyetujui aturan mantan napi koruptor dilarang mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Menkopolhukam Wiranto mengaku setuju dengan usul tentang menempatkan narapidana korupsi di penjara yang terletak di pulau terpencil.
ICW mencatat sebanyak 19 narapidana mengajukan upaya hukum luar biasa, berupa peninjauan kembali (PK). Termasuk di antaranya Anas…
JPNN.com 
