Netty PKS: Harus Ada Evaluasi Terhadap PPKM, Bukan Hanya Gonta-ganti Istilah
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus berganti istilah.
Sebab, Netty melihat angka positivity rate tetap tinggi semasa PPKM meskipun jumlah testing pada saat bersamaan mengalami penurunan.
"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah," kata legislator Fraksi PKS itu dalam keterangan persnya, Kamis (22/7).
Menurut Netty, pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM.
Misalnya, rata-rata bed occupancy rate (BOR) yang bisa ditolerir di sebuah rumah sakit sehingga diterapkan PPKM.
"Berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM tenaga kesehatan, oksigen, APD dan alkes lainnya," kata Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI.
Menurut dia, angka selama menangani pandemi Covid-19 itu harus disampaikan secara transparan. Dari situ, pemerintah bisa membangun kepercayaan publik ketika menerapkan PPKM.
"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," ujar Netty.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan PPKM yang terus berganti istilah.
- Akademisi UI Terbitkan Buku Evaluasi Efektivitas PPKM dalam Penanganan Pandemi Covid-19
- Ganjar Bertekad Wujudkan Berdikari Bidang Kesehatan, Ada Kaitannya dengan Pertahanan
- Ruang Pintar PNM Dukung Akses Internet Anak Indonesia
- Fundamental Kuat, BRI Optimistis Mengarungi 2024
- Gubernur Terbodoh di Tengah Pandemi Covid-19
- Irfan Setiaputra Raih The Most Admired CEO