Ngotot Minta Proyek, Anggota Dewan Bibirnya Pecah Dibogem PNS

Samsul pun pergi ke ruangan Lutfi, untuk mengobrol masalah pribadi. Namun sayangnya, terjadi keributan dengan AS. Hingga kemudian pelaku pun memukul wajahnya.
“Ini hanya masalah pribadi. Untuk lebih jelasnya, silahkan tanya ke Kapolsek saja. Saya sudah buat laporan,” jawabnya singkat, ketika dihubungi via ponsel kemarin sore.
Terpisah, Kapolsek Sekernan AKP Akil, menyatakan, Samsul Bahri memang telah membuat laporan ke pihaknya. Laporan yang masuk berupa kasus pemukulan yang dilakukan pegawai dinas pertanian kepada pelapor.
Korban yang merasa tidak terima, kemudian melaporkan kasus ini ke polisi, setelah sebelumnya melakukan visum ke rumah sakit umum daerah Ahmad Ripin. “Pengakuan korban, keributan ini dipicu masalah pribadi,” sebutnya.
Akil mengatakan, pihaknya sudah melakukan proses penyidikan terkait kasus ini. Selain pelapor, beberapa orang saksi juga sudah dimintai keterangan. Termasuk maksud kedatangan anggota DPRD tersebut ke kantor dinas pertanian.
Namun dari keterangan saksi dan juga pelapor, masalah ini hanya berupa masalah pribadi. “Sebelum ada kata damai, kita akan terus proses. Saat ini kita sudah melakukan proses penyidikan,” tandas Kapolsek.
Dari pengakuan sejumlah pegawai di Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Muarojambi, diketahui bahwa Samsul Bahri datang ke dinas Pertanian sekitar pukul 11.00.
Namun tak selang beberapa menit, terdengar suara ribut-ribut. Kemudian pelaku pun masuk ke ruangan Lutfi. Tak beberapa lama terdengar suara makian dan korban keluar dengan muka memar.
Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Muarojambi, Samsul Bahri, dipukul salah seorang pegawai Dinas Pertanian dan Holtikultura Muarojambi, AS (56), di
- OSO Minta Anggota DPRD dari Partai Hanura Seluruh Indonesia Berkomitmen Membela Kepentingan Rakyat Daerah
- Baru Menang Tender, Kontraktor Dimintai Rp 500 Juta, Alamak
- BADKO HMI Jatim Dorong Keterlibatan DPRD dalam Uji Publik Calon Direksi BUMD
- Gubernur Herman Deru Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024 di Sidang Paripurna DPRD Sumsel
- Ekonom Sebut Penghentian PSN Berisiko Picu Ketidakpastian Ekonomi
- KPK Periksa Anggota DPRD hingga Kepala Sekolah di Bengkulu