Nobar Film Dokumenter Jadi Ajang Hujat Reklamasi

Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta Teguh Santosa yang juga hadir dalam acara nonton bareng itu kepada wartawan mengatakan, megaproyek reklamasi tidak disusun dengan baik dan mengabaikan aspirasi rakyat, terutama di kawasan terdampak.

Selain itu, megaproyek ini pun sarat kongkalikong dan diwarnai praktik suap. Lebih parah lagi, megaproyek ini cenderung membelah dan mengadudomba masyarakat yang menjadi korban dengan masyarakat yang dibayar dan diberi insentif untuk mendukung Proyek Garuda.

“Proyek Garuda ini melanggar beberapa poin penting dari 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Jelas melanggar prinsip partisipasi karena tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan keputusan. Juga jelas melanggar prinsip transparansi, dan sudah dibuktikan dengan kasus suap yang melibatkan pihak-pihak tertentu di sekitar reklamasi Jakarta,” ujar alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran ini.

Prinsip tata pemerintahan lainnya yang dilanggar adalah prinsip kesetaraan dan daya tanggap pemerintah dalam merespon aspirasi warga. “Kebijakan ini pun diragukan memiliki wawasan ke depan, salah satu prinsip yang penting dalam pemerintahan. Dikhawatirkan megaproyek ini malah akan mengundang bencana ekologi karena mengabaikan amdal serta tata ruang wilayah. Pesan film ini tunggal, hentikan reklamasi at all cost,” tutur bos portal berita RMOL itu. (rzq/wok/dil/jpnn)