Ombudsman Minta Pemerintah Larang Pekerja Asal China Masuk ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ancaman wabah virus Corona (Koronavirus) dipandang oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia La Ode Ida sebagai alarm bagi pemerintah Indonesia untuk segera membuat aturan bagi para pekerja asal Tiongkok.
"Perlindungan terhadap nyawa warga negara Indonesia lebih diutamakan ketimbang investasi yang katanya banyak menyerap tenaga kerja," ujar La Ode lewat pesan singkat yang diterima di Jakarta, Ahad (26/1).
Menurut La Ode, pemerintah Indonesia seharusnya segera mengeluarkan larangan masuknya pekerja asal China, bahkan wisatawan dari Cina ke Indonesia. Para pekerja yang sudah telanjur berada di Indonesia pun segera didata dan dilakukan pemeriksaan khusus guna memastikan mereka terbebas dari virus mematikan itu.
Wabah Koronavirus merupakan persoalan sangat serius bagi anggota Ombudsman RI yang membidangi masalah sumber daya manusia dan sumber daya alam itu.
Ia ingin pemerintah Republik Indonesia dapat menghindarkan warganya dari virus mematikan tersebut.
Apalagi wabah virus tersebut sudah menjangkiti banyak korban di China Daratan, dan sudah pula menimbulkan korban jiwa di sejumlah negara lainnya, termasuk di Singapura dan Thailand.
"Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban asasi untuk melindungi warganya dari bahaya kontaminasi dari virus yang kemungkinan dibawa oleh para pekerja atau para wisatawan China," ujar La Ode.
Hasil investigasi Ombudsman RI ke sejumlah daerah pada tahun 2018 menemukan fakta bahwa umumnya pekerja bekerja di smelter penanaman modal asing (PMA) asal China.
Menurut La Ode, perlindungan terhadap nyawa warga negara Indonesia lebih diutamakan ketimbang investasi yang katanya banyak menyerap tenaga kerja.
- Pelindo & Kemenhub Dorong Investasi di Sektor Maritim Lewat Indonesia Maritime Week 2025
- MDI Ventures lewat Amvesindo Ambil Peran dalam Peluncuran Maturation Map
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Ini Salah Satu Pilihan Investasi Optimal di Tengah Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Bertemu Menkeu AS, Menko Airlangga Bahas Tarif Resiprokal hingga Aksesi OECD