JPNN.com 
Omnibus Law Perpajakan Sasar Netflix dan Amazon
Senin, 16 Desember 2019 – 23:03 WIB
Menkeu Sri Mulyani menyebut hanya sedikit ASN yang punya niat korupsi. Foto: Ricardo/JPNN.com
"PPh untuk surat berharga dan juga bagi daerah bisa memberikan insentif bagi pajak daerah, dan juga untuk kluster tertentu," katanya.
Mulyani berharap pembahasan ini bisa dilakukan pada saat masa sidang 2020 dimulai. "Kami akan mulai konsultasi dengan para stakeholder," tegasnya. (boy/jpnn)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjalankan pembahasan omnibus law di bidang perpajakan.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Versi IndoStrategi, Abdul Mu'ti Jadi Menteri dengan Nilai Performa Tertinggi
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Pramono Anung Bakal Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta
- AUKSI Lakukan Serah Terima Kantor Baru di Surabaya, Dorong Peningkatan PNBP
- Siasat Sri Mulyani untuk Meredam Tarif Resiprokal Amerika Serikat
- Tak Risau, Sri Mulyani Sebut Rupiah Sejalan dengan Perekonomian Domestik
