Oposisi Australia Usung Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Partai Buruh Australia yang beroposisi akan membentuk sebuah komisi pemberantasan korupsi sistemik di lembaga pemerintahan dan pelayanan publik jika memenangkan pemilihan umum mendatang.
Poin Utama:
- Shorten menyatakan komisi "akan menutupi kesenjangan dan inkonsistensi dalam kerangka kerja yang ada"
- Shorten merujuk ke skandal tunjangan anggota parlemen, donasi asing, penipuan pajak
- Turnbull menyatakan Pemerintah masih pertimbangan laporan parlemen
Pemimpin Oposisi Bill Shorten menyatakan dukungannya untuk lembaga tersebut dalam pidato pertamanya pada 2018, setelah kampanye panjang oleh mantan hakim dan pengacara senior untuk pembentukan lembaga ini di tingkat nasional.
Shorten menyuarakan dukungannya dalam banyak kesempatan tahun lalu, namun belum mengarahkan partainya dukungan partainya sampai sekarang.
Dia merujuk pada skandal tunjangan anggota parlemen, donasi politik dari luar negeri, serta penipuan jutaan dolar di kantor pajak sebagai contoh kasus perlunya lembaga ini.
"Komisi Integritas Nasional akan mengatasi kesenjangan dan inkonsistensi dalam kerangka kerja saat ini dan dirancang untuk memastikan standar tertinggi dalam administrasi publik," kata Shorten.
"Kami ingin mewujudkannya dalam tahun pertama pemerintahan kami," ujarnya.
"Saya mengajukan kebijakan ini bukan karena saya mengetahui adanya perilaku korup - jika saya tahu, saya akan melaporkannya," kata Shorten.
"Saya melakukan hal ini karena ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan mereka dan sistem," ujarnya.
- Industri Alas Kaki Indonesia Punya Potensi Besar, Kenapa Rawan PHK?
- Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?
- Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Lagi Anthony Albanese
- Mungkinkah Paus Baru Datang dari Negara Non-Katolik?
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan