Organisasi Ini Minta Pemerintah Indonesia Mengizinkan Ganja untuk Dunia Kesehatan

Menurutnya, banyak indikator seperti tingginya jumlah angka kematian termasuk dari kalangan tenaga medis, masalah transparansi data, minimnya koordinasi, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu secara efektif mengendalikan masalah wabah yang mengancam kesehatan masyarakat.

Gagapnya Pemerintah dalam meminimalisir dampak Covid-19 semakin diperparah dengan sikap yang menolak kebenaran ganja telah dimanfaatkan untuk kesehatan di banyak negara.

Salah satu manfaat ganja bisa meredakan kecemasaan (anxiety), di sisi lain dampak tidak langsung dari Covid-19 meningkatkan angka kecemasan terhadap seseorang akibat dari situasi yang tidak pasti saat ini maupun ke depan.

"Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih membuka diri terhadap realitas ini dengan menggunakan segala peluang yang ada untuk menanggulangi dampak Covid-19, termasuk dampak dari kesehatan mental masyarakat. Bukan malah mempertahankan kebijakan perang terhadap narkotika yang justru kontra produktif terhadap upaya menanggulangi wabah Covid-19," sambungnya.

Sinyo mengatakan dalam mengatur kebijakan narkotika, promosi "perang terhadap narkoba" sudah seharusnya dihentikan.

Metode penghukuman yang keras terbukti tidak pernah efektif dan bahkan malah mendatangkan beban luar biasa pada negara, dengan semakin meningkatnya jumlah penghuni rutan/lapas yang menyebabkan overcrowding.

Ditambah lagi, kriminalisasi narkotika hanya akan menguntungkan pasar gelap. Dia mempertanyakan alasan pemerintah bersikeras melarang narkotika yang justru memberikan manfaat keuangan kepada sindikat pasar gelap.

"Selain itu, secara khusus, di masa pandemi ini, kami mendesak kepolisian untuk menahan diri agar tidak melakukan penangkapan/penahanan, mengingat program pemerintah dalam melaksanakan PSBB dalam upaya penanggulangan pandemi melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan," kata Rudhy.