Pak Jokowi dan PDIP Berpotensi Ditinggalkan Guru Honorer di Pemilu 2024

Padahal, jumlah murid dan sekolah makin banyak.
Yusak mengakui konsep PPPK bagus dan tepat diterapkan karena dari sisi pengawasannya lebih bagus.
Namun, kata dia, tidak adil apabila guru honorer 35 dimasukkan dalam kebijakan PPPK.
Menurut Yusak, konsep PPPK tepat diterapkan kepada peserta di bawah usia 35 tahun atau kebijakan jangka panjang ke depan.
"Jika Presiden Jokowi ngotot menerapkan kebijakan PPPK dengan regulasinya maka siap-siap saja, secara politis akan ditinggalkan pendukung dari latar belakang guru," ucapnya.
Sebaliknya tambah Yusak, yang berani ambil kebijakan mengangkat honorer menjadi PNS akan kembali melejit di Pemilu yang akan datang.
"Pemerintahan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan sedang mempertahankan nasibnya dengan kebijakan yang mempersulit guru honorer," pungkasnya. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Ketua Perkumpulan Honorer Indonesia (PHI) Yusak mengatakan apabila Presiden Jokowi ngotot dengan kebijakan PPPK maka guru honorer berpotensi meninggalkan Jokowi dan PDIP di Pemilu 2024.
Redaktur : Boy
Reporter : Mesya Mohamad
- Ada Jenis Honorer Database BKN Tidak Bisa jadi PPPK Paruh Waktu
- Pemerintah Beri Bantuan Rp 3 Juta untuk Guru, Honorer Dapat Insentif Langsung ke Rekening
- Ini Jadwal Terbaru Tes PPPK Tahap 2, Ada Lokasi Lintas Provinsi
- PPPK 2024 Bakal Mendapat TPP, Seragam sama dengan PNS
- PPPK Paruh Waktu Naik Status juga Berdasar Penilaian Kinerja
- 5 Berita Terpopuler: Persaingan PPPK Tahap 2 Ketat, Ketua Forum Honorer Menolak Tegas, Maksudnya Apa?