Pak Polisi Jangan Cuma Omdo, Jangan jadi Pemadam Kebakaran
jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) berharap para pejabat kepolisian tidak sekadar omdo alias omong doang dalam pemetaan daerah rawan konflik.
Ketua IPW, Neta S Pane mengatakan omongan harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dan meningkatkan kinerja bawahan.
Artinya, ketika pemetaan daerah rawan itu sudah dipaparkan, kinerja jajaran kepolisian di daerah rawan tersebut pun sudah harus disiagakan. "Tidak ada cela, kerawanan itu meletus menjadi kerusuhan, seperti di Tolikara dimana tempat ibadah dibakar saat salat Idul Fitri," kata Neta, Senin (20/7).
Menurut Neta, jika ada kapolsek, kapolres, dan kapolda tidak komit, Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya. Sebab masih banyak anggota Polri yang mau menjadi kapolsek, kapolres maupun kapolda yang mampu menjaga keamanan wilayahnya.
"Kapolsek, kapolres, dan kapolda bukan raja kecil tapi pelayan masyarakat dan pelayan masyarakat dan penjaga keamanan," ujarnya.
Selain meningkatkan kepekaan dan kepedulian para pimpinan kepolisian di daerah, ada dua hal lagi yang harus dilakukan Polri. Pertama, meningkatkan kinerja intelkamnya terutama di daerah rawan konflik. Intelkam harus benar-benar menjadi mata dan telinga Polri dalam rangka melakukan deteksi dan antisipasi dini.
"Intelkam harus bisa mengubah kinerja Polri sebagai "pemadam kebakaran" menjadi "pengurai api" agar konflik tidak muncul ke permukaan," jelasnya.
Kedua, meningkatkan koordinasi kerja antar institusi intelijen, yakni antara Intelkam Polri dengan BIN daerah dan intelijen TNI, sehingga terjadi sinerji yang solid untuk membangun kinerja dan tidak ada "pembusukan" atau saling "menjatuhkan" satu sama lain.
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) berharap para pejabat kepolisian tidak sekadar omdo alias omong doang dalam pemetaan daerah rawan konflik.
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua