Pakde Karwo Tolak Bantuan Pemkot Surabaya, Gimana dong?

''Mekanisme yang tersedia selama ini hanya itu,'' tuturnya.

Menurut dia, provinsi tidak bisa serta-merta mengabaikan keinginan Surabaya.

Harus ada standardisasi khusus untuk Surabaya. Sebab, selama ini Surabaya dianggap mampu menjalankan pendidikan di atas standar kota-kota lain.

Salah satunya dibuktikan dengan penerapan SMA/SMK gratis hingga pemberlakuan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 100 persen.

Alasan Soekarwo menolak bantuan keuangan dari Surabaya dirasa tidak tepat. Gubernur enggan ketiban repot dengan ditambahi tugas sekolah gratis Surabaya.

''Kalau argumentasinya provinsi tidak mau repot ya kurang tepat. Karena ini (SMA/SMK) tanggung jawab pemprov. Surabaya tidak bisa apa-apa kalau begitu,'' jelasnya.

Peralihan itu juga menyisakan permasalahan gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).

APBD Jatim 2017 sudah digedok. Namun, dia melihat tidak ada alokasi untuk GTT dan PTT. GTT dan PTT dilantik bupati/wali kota.