Paket Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan, Saleh Dorong Penegak Hukum Turut Lakukan Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja, pemerintah diharapkan bisa melibatkan berbagai pihak yang terkait.
Setidaknya, para pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, para pengamat, dan mereka-mereka yang dinilai memahami persoalan pelatihan kerja.
Dengan pelibatan tersebut diharapkan akan dapat mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat mengembalikan fungsi pelatihan itu kepada tujuannya awalnya.
Kalau pemerintah masih berniat tetap melanjutkan Paket Pelatihan di program Kartu Prakerja ini maka, sambungnya, evaluasinya harus dilakukan secara komprehensif. Jika perlu melibatkan aparat penegak hukum.
"Ini penting untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaannya. Anggaran untuk program ini kan besar. Ada Rp 20 Triliun. Sudah seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," tandas wakil ketua MKD ini.(fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Dalam melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja ini pemerintah diharapkan bisa melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk penegak hukum.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Tambah Kekuasaan Bukan Memperbaiki Pengawasan, RUU Polri Dinilai Menyimpang
- Temukan Pangan Olahan Mengandung Babi, BPOM dan BPJPH Diapresiasi
- Pakar Nilai Penegak Hukum Korup Harus Dihukum Berat
- Peringatan Hari Kartini Momentum Meningkatkan Harkat dan Martabat Kaum Perempuan
- Leadership Faktor Kunci Keberhasilan Kejaksaan Agung
- Survei LSI: Kejagung Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik