PANAS! Sudirman Said Mentahkan Pernyataan Luhut Panjaitan
JAKARTA - Menteri ESDM Sudirman Said mementahkan pernyataan Menkopulhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan aksinya melaporkan skandal "Papa Minta Saham" ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam persidang MKD, Rabu (2/12), anggota MKD Akbar Faisal khusus menanyakan apakah Sudirman sudah lapor ke presiden soal rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Syamsudin.
"Apakah anda sudah melaporkan ini kepada saudara Presiden?" tanya Akbar.
"Seminggu setelah saya mendapatkan informasi pertemuan ketiga (antara Novanto, Riza, dan Maroef) saya sudah sampaikan mengenai hal ini," jawab Sudirman Said.
"Artinya anda membantah kolega anda (Menkopolhukam) di kabinet bahwa anda tidak berkoordinasi dengan Presiden?" tukas Akbar menanya lagi.
"Presiden sudah mengatakan menteri tidak boleh berpolemik. Saya sudah sampaikan kepada presiden semua informasinya," jawab Sudirman.
Dalam sidang yang berlangsung interaktif itu, Akbar menyinggung soal nama bekas politikus senior Golkar Luhut Bisar Panjaitan yang namanya disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman. Apakah itu tidak dikoordinasikan Sudirman dengan Luhut?
Namun, Sudirman mengaku belum pernah berkomunikasi dan belum pernah dipanggil oleh Menkopolhukam. Apalagi, selain punya tugas berbeda. Sudirman merasa wajib melaporkan informasi ini kepada presiden selaku pimpinannya.
"Kami rasa pemimpin saya presiden, ketika ada hal sensitif saya hanya laporkan pada pemimpin saya," pungkas Sudirman, sembari menyatakan pihak-pihak yang menyebut dirinya tidak berkoordinasi dengan presiden karena memang tidak mengetahuinya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Menteri ESDM Sudirman Said mementahkan pernyataan Menkopulhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan aksinya melaporkan skandal "Papa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hobi Naik Gunung? Dokter Ratih Berbagi Kiat Terhindar dari Keram Perut Saat Haid
- BMKG Sebut Gempa Bumi di Garut tak Berpotensi Tsunami
- Syukuri Hasil Pemilu 2024, Petinggi Partai Golkar Tunaikan Ibadah Umrah
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Pengamat Sebut Motif Kematian Tidak Wajar Anggota Polri Penting Diungkap, Singgung Pembinaan Mental