Pandora

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Pandora
Ilustrasi, Pandora Papers membongkar keserakahan, kecurangan, penipuan, dan kejahatan. Foto: Ricardo/JPNN.com

Hasil liputan itu dirilis ke seluruh dunia berisi daftar ratusan tokoh dunia dan selebritas yang diduga melakukan pengemplangan pajak dengan menyimpan uang mereka di negara-negara bebas pajak.

Orang-orang tajir itu membuat perusahaan rekaan di negara bebas pajak untuk menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan mereka. Sebagian besar dari mereka diduga mendapatkan kekayaan itu dari cara tidak sah dan korup.

Ini bukan laporan yang main-main. Laporan ini mempunyai standar akurasi yang bisa diandalkan karena para jurnalis itu sudah meneliti dengan cermat 12 juta dokumen, jutaan lembar bukti transaksi, jutaan e-mail, dan ratusan ribu spreadsheet.

Seluruh dunia tersentak oleh hasil temuan ini. Beberapa pemimpin dunia seperti Vladimir Putin dari Rusia, Raja Abdullah dari Jordania, Tonny Blair, mantan perdana menteri Inggris, terungkap menyembunyikan kekayaan dan melakukan transaksi ilegal untuk menghindari kewajiban pajak.

Terungkap keterlibatan tersembunyi keluarga terkemuka Azerbaijan dalam pembelian properti di Inggris senilai lebih dari 400 juta poundsterling. Keluarga Presiden Kenya, Uhuru yang menyembunyikan kepemilikan atas jaringan perusahaan cangkang yang dimilikinya selama beberapa dekade.

Dari Indonesia beberapa nama muncul di laporan itu. Dua nama yang paling menonjol adalah Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. Dua-duanya menjadi koordinator di kabinet Joko Widodo. Luhut menteri koordinator maritim dan investasi, sedangkan Airlangga adalah menteri koordinator ekonomi.

Para jurnalis investigatif jagoan ini terdiri dari dari 600 jurnalis yang tersebar di 117 negara. Mereka menelusuri dokumen dalam Pandora Papers yang berasal dari 14 sumber selama berbulan-bulan. Media Inggris BBC dan Harian The Guardian menjadi pemimpin investigasi gabungan ini.

Investigasi ini membongkar berbagai aset tersembunyi yang dimiliki oleh lebih dari 300 pejabat publik lainnya seperti menteri, hakim, wali kota dan jenderal militer di lebih dari 90 negara.

Beberapa nama Indonesia muncul dalam laporan Pandora Papers itu. Muncul indikator adanya conflict interest para penguasa yang terlibat dalam bisnis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News