Panglima TNI Harus Serius Menangani Gerakan Separatis di Papua

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Widya Yudha meminta pemerintah dan jajaran TNI- Polri segera meredakan aksi anarkistis di Papua. Satya secara khusus meminta Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto harus serius dan tidak memberi toleransi terhadap unsur sepatisme di Papua.
“Panglima TNI harus bisa mengerahkan pasukannya untuk segera mengatasi tindakan-tindakan tersebut dan jangan ragu-ragu,” kata Satya Widya Yudhya kepada wartawan belum lama ini.
Menurut Satya, separatisme bertentangan dengan empat konsensus besar nasional yakni Pancasila Pancasila sebagai ideologi bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboayan bangsa Indonesia. Politikus Partai Golkar ini juga menyayangkan aksi perusakan terhadap sejumlah fasilitas publik di Papua.
BACA JUGA: Aparat Diminta Usut Kaitan LBH Jakarta dengan Gerakan Separatis Papua
Terpisah, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta meminta pemerintah hati-hati dalam menyelesaikan kasus kerusuhan Papua. Dia meminta pemerintah tidak salah langkah sehingga kerusuhan Papua terus menjalar.
“Sekali lagi hati-hati, Papua itu kan multidimensi. Sejak 15 tahun terakhir, baru kali ini bendera bintang kejora berkibar, tetapi tidak ada tindakan serius dari aparat keamanan, khususnya TNI/Polri," kata Zulkifli Hasan, pekan lalu.
Zulkifli Hasan menilai kasus Papua sudah melebar, bahkan negara lain sudah campur tangan. Kerusuhan yang awalnya terjadi di Manokwari, juga kemudian menjalar ke daerah lain.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Jokowi tak menyesal nantinya karena terlambat dalam bersikap mengatasi situasi Papua yang sempat mencekam. Sejalan dengan itu, masyarakat sangat prihatin dan sangat meragukan kepemimpinan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang kurang serius dan belum berhasil mengatasi gerakan separatis bersenjata di Papua.(fri/jpnn)
Panglima TNI harus serius menangani gerakan sepatisme di Papua sebab bertentangan dengan empat konsensus besar nasional yakni Pancasila, UUD 1945,NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Wakil Panglima TNI Berpangkat Bintang 4, Jenderal Agus: Kandidat Sudah Disiapkan
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan