JPNN.com

Pansel KPK Klaim Tak Temukan Keputusan Pelanggaran Etik Irjen Firli

Kamis, 12 September 2019 – 16:48 WIB Pansel KPK Klaim Tak Temukan Keputusan Pelanggaran Etik Irjen Firli - JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) tak pernah menemukan keputusan lembaga antirasuah yang menyatakan Irjen Pol (Purn) Firli Bahuri melakukan pelanggaran etik berat.

Firli merupakan Kapolda Sumatera Selatan yang sedang menjalani fit and proper test sebagai capim KPK di Komisi III DPR. Menurut pimpinan KPK Saut Situmorang, Firli diduga melakukan pelanggaran etik berat saat bertugas sebagai deputi penindakan di lembaga pembasmi koruptor itu.

Menurut Anggota Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji, selama seleksi yang mereka lakukan, mulai tahap administratif, uji kompetensi, baik objective test dan pembuatan makalah, psikotest, profile assessment, hingga wawancara atau uji publik, Firli memiliki basis levelitas dengan konsistensi terbaik.

"Bahkan dapat dikatakan dalam posisi terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan sejak awal dengan 386 capim sampai dengan 10 nama capim. Ini sudah menjadi keputusan bulat pansel," kata Indriyanto dalam pesan singkat, Kamis (12/9).

Bahkan selama proses seleksi, lanjut Indriyanto, Pansel sudah melakukan cross examination terhadap hasil rekam jejak Firli, baik ketika bertugas di Badan Intelijen Negara, BNPT, BNN, PPATK, Polri, Kejaksaan, hingga KPK.

Khusus waktu di KPK, berdasarkan hasil rekam jejak yang diserahkan langsung oleh Deputi PIPM telah dilakukan uji silang dengan latar belakang yang ada di lembaga-lembaga tersebut.

Mantan pelaksana tugas pimpinan KPK ini juga mengatakan, setelah mempelajari data dari KPK, pihaknya tidak menemukan keputusan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK yang memutuskan secara definitif bahwa Firli melakukan pelanggaran etik berat.

Bahkan saat tahapan wawancara atau uji publik yang dilakukan Pansel, Firli sudah diklarifikasi dan menjelaskan tidak ada keputusan dari DPP KPK. Termasuk ketika meminta masukan dari masyarakat sipil juga tidak ditemukan.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...