Parah! Bupati, Wabup, Anggota DPRD, Guru, jadi Calo Siswa Baru

Denpasar, Gianyar, Klungkung, Buleleng dan Badung pun tak lepas dari persoalan yang sama. Tidak hanya persoalan kuota. Di SMPN 2 Kuta Utara pun adanya indikasi praktik calo oleh guru yang terungkap dari pengakuan seorang warga. Warga tersebut memasukkan dua siswa melalui jalur tidak resmi dengan perantara guru sekolah.
Persoalan PPBD tahun 2016 ini dikatakan memang penuh dengan intervensi. “Intervensi itu sebenarnya baik, jika ada hal yang ada di luar Juklis. Nah ini malah dirusak oleh pihak eksekutif dan legisiatif. Seperti kelebihan kuota, ini menyebabkan banyak sekolah yang di luar kota jadi kekurangan murid,” terangnya.
Kemudian apa tindakan Ombudsman? “Kami akan kembali memonitoring pasca dilakukan PPBD dengan melihat kegiatan belajar mengajar seperti apa, termasuk dengan sarana prasarana efektif atau tidak,” jawabnya.
Sementara itu, lanjutnya data ini akan diserahkan kepada Dinas terkait untuk dicermati, sehingga untuk ke depan ada kebijakan yang tepat dan juga solusi untuk perbaikan.
“Kalau dibiarkan, tentu disayangkan sekali. Kami akan lihat Pemda atau Dinas, bakal melakukan evaluasi atau tidak,” pungkasnya. (ara/yes/sam/jpnn)
DENPASAR – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 di Provinsi Bali penuh dengan intervensi. Sejumlah oknum pejabat, guru, anggota
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- SMMPTN-Barat 2025 Diluncurkan, Tersedia 17.909 Kursi, Ini Mekanisme Pendaftarannya
- Daftar FKG UM Surabaya Berhadiah Student Dental Kit, Catat Syaratnya
- Global Sevilla School Gandeng Didit Hediprasetyo Bentuk Karakter dan Mindfulness Anak
- PENABUR Kids Festival 2025 Mencetak Anak Indonesia Hebat
- Hati Tertinggal di Merauke, Tergerak Bikin Program Pendidikan
- Jatim Sediakan 40 Ribu Beasiswa untuk Berantas Putus Sekolah