Parah! Bupati, Wabup, Anggota DPRD, Guru, jadi Calo Siswa Baru
Denpasar, Gianyar, Klungkung, Buleleng dan Badung pun tak lepas dari persoalan yang sama. Tidak hanya persoalan kuota. Di SMPN 2 Kuta Utara pun adanya indikasi praktik calo oleh guru yang terungkap dari pengakuan seorang warga. Warga tersebut memasukkan dua siswa melalui jalur tidak resmi dengan perantara guru sekolah.
Persoalan PPBD tahun 2016 ini dikatakan memang penuh dengan intervensi. “Intervensi itu sebenarnya baik, jika ada hal yang ada di luar Juklis. Nah ini malah dirusak oleh pihak eksekutif dan legisiatif. Seperti kelebihan kuota, ini menyebabkan banyak sekolah yang di luar kota jadi kekurangan murid,” terangnya.
Kemudian apa tindakan Ombudsman? “Kami akan kembali memonitoring pasca dilakukan PPBD dengan melihat kegiatan belajar mengajar seperti apa, termasuk dengan sarana prasarana efektif atau tidak,” jawabnya.
Sementara itu, lanjutnya data ini akan diserahkan kepada Dinas terkait untuk dicermati, sehingga untuk ke depan ada kebijakan yang tepat dan juga solusi untuk perbaikan.
“Kalau dibiarkan, tentu disayangkan sekali. Kami akan lihat Pemda atau Dinas, bakal melakukan evaluasi atau tidak,” pungkasnya. (ara/yes/sam/jpnn)
DENPASAR – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 di Provinsi Bali penuh dengan intervensi. Sejumlah oknum pejabat, guru, anggota
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sinergi Atma Jaya-Perhumas Jadikan Komunikasi Tetap Relevan dalam Keilmuan dan Praksis
- FISIP UPN Veteran Jakarta & UiTM Implementasikan Kerja Sama Dua Fakultas
- Unicamp 2024, Membantu Guru & Siswa dalam Pengembangan Teknologi Edukasi
- Dukung Kualitas Pendidikan, Pegadaian Peduli Transformasi Sekolah di Bengkulu
- BAZNAS Adakan Program TOT Pengajar Al-Qur'an Isyarat
- Penjelasan Kemendikbudristek soal UKT Mahal, Jangan Gagal Paham