Partai Buruh Usul Ada Pengendalian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Swasta

"Pemerintah harus menyediakan bantuan anggaran. Oleh karena itu aturan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 yang menekan banyak sekolah swasta kecil haruslah dievaluasi Kembali,” kata dia.

Selain itu, pemerintah perlu memprioritaskan penyediaan pendidikan gratis dan dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan lokasi geografis.

Hal ini berarti mengatasi akar penyebab kesenjangan pendidikan dan memberikan dukungan yang memadai kepada sekolah-sekolah di daerah yang kurang terlayani, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Terakhir, pihaknya mengadvokasi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan.

"Orang tua, guru, dan anggota masyarakat harus memiliki suara dalam membentuk kebijakan pendidikan, termasuk proses penerimaan siswa baru, untuk memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas,” kata dia. (ast/jpnn)