Partisipasi Masyarakat Kunci Perbaikan Pelayanan Publik
Stand pameran tersebut diantaranya LAPOR!-SP4N dari Kementerian PANRB, Ombudsman RI, FITRA, Open Data Labs, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Pontianak, Pemkot Bandung serta Pemkab Batang.
Dalam kesempatan itu Diah mengapresiasi inovasi pelayanan publik yang dilakukan sejumlah daerah, seperti kabupaten Batang, Kota Pontianak, Kota Bandung, DKI Jakarta, dan lain-lain, yang sudah melakukan keterbukaan informasi publik dan memebrikan pelayanan dengan baik.
Bahkan, ada beberapa daerah yang sudah siap menyambut ajakan Menteri PANRB yang akan mengembangkan mal pelayanan publik. Seperti dikatakan Walikota Pontianak Sutarmidji yang menyambut baik gagasan tersebut.
"Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Mudah-mudahan tahun 2018 mal pelayanan publik di Pontianak akan terwujud," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur menargetkan, setiap provinsi di seluruh Indonesia, akan memiliki mal pelayanan publik.
Dengan adanya pelayanan terpadu dalam mal pelayanan publik, masyarakat akan lebih mudah dalam menjangkau berbagai jenis pelayanan publik yang dibutuhkan. (adv/esy)
Pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama dalam memacu pelayanan public agar semakin berkualitas.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Wamendagri: Musrenbang Papua Barat 2024 jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat
- Sekjen Kemnaker: Jadikan PTSA Sarana Ciptakan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Cepat
- Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Raih Prestasi Tinggi Dalam Standar Pelayanan Publik
- Menaker Ida Fauziyah Sebut Ramadan Momen Tepat untuk Tingkatkan Produktivitas Kerja
- Sekjen Kemnaker: Perubahan Budaya Pengaruhi Ekspektasi Terhadap Pemenuhan Pelayanan Publik
- Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemnaker Gelar Bimtek Service Excellence Bagi Petugas Layanan