Partisipasi Masyarakat Kunci Perbaikan Pelayanan Publik
jpnn.com, JAKARTA - Pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama dalam memacu pelayanan public agar semakin berkualitas.
Termasuk dengan memperkokoh penerapan e-government pada setiap bidang penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya kontrol dan partisipasi, masyarakat dapat mengakses dengan mudah data yang terkait dengan kepentingan publik, karena adanya keterbukaan data.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Asman Abnur yang diwakili Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa pada pembukaan seminar internasional dan pameran inovasi pelayanan publik berbasis data terbuka di kantor Kementerian PANRB, Rabu (22/03).
Dikatakan, ada dua pesan Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas Menteri Asman Abnur.
Yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, dan Penerapan e-government, terutama e-budgeting.
Hal ini agar penggunaan anggaran lebih transparan dan akuntabel, dapat dikontrol oleh semua pihak, serta terhindar dari berbagai penyimpangan.
“Open data dan open government selaras dengan dua pesan Presiden tersebut, karena ada kesamaan prinsip yang melandasinya, yaitu partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas yang mendorong kontrol dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama dalam memacu pelayanan public agar semakin berkualitas.
- Wamendagri: Musrenbang Papua Barat 2024 jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat
- Sekjen Kemnaker: Jadikan PTSA Sarana Ciptakan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Cepat
- Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Raih Prestasi Tinggi Dalam Standar Pelayanan Publik
- Menaker Ida Fauziyah Sebut Ramadan Momen Tepat untuk Tingkatkan Produktivitas Kerja
- Sekjen Kemnaker: Perubahan Budaya Pengaruhi Ekspektasi Terhadap Pemenuhan Pelayanan Publik
- Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemnaker Gelar Bimtek Service Excellence Bagi Petugas Layanan