PDIP Tak Akan Tutup Mata dengan Maraknya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

JAKARTA - Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak DPP PDIP Sri Rahayu mengatakan, sinergi dengan kelompok masyarakat sanagt penting untuk kader dan pengurus partai, agar semakin semangat dan giat mengimplementasikan ideologi, serta memperkaya dan mempertajam garis politik partai.
 
Hal tersebut diungkapnya saat membuka Focus Group Discussion Pemenuhan Hak Kesehatan, Hak Perempuan dan Anak di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (16/10). 

Selain Sri, hadir sebagai pembicara antara lain: Sudarto (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Masruchah (Komnas Perempuan) dan Ratna Batara Munti (LBH APIK). Sementara peserta FGD terdiri dari kader tingkat DPD dan DPC.
 
“Kerjasama dan dialog dengan elemen rakyat dilakukan untuk mendengarkan suara rakyat, darimanapun suara itu berasal. Agar dapat selalu mengantisipasi kejadian terkini bukan sekadar empati dan pernyataan prihatin. Melalui kegiatan FGD, PDI Perjuangan akan tetap menempatkan rakyat sebagai pemandu arah utama kebijakan, karena rakyatlah yang merasakan segala dampak berbagai kebijakan Negara,” kata Sri.

Menurutnya, sinergi ini antara lain dilakukan dengan dialog dan diskusi tentang pengalaman empiris, seperti mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan, pembelaan hukum dan perlindungan perempuan, pendampingan perempuan usaha kecil dan menengah, pelopor PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) inklusif, mensyukuri keberagaman Indonesia untuk memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika, serta pegiat kesehatan anak dan remaja. 

Sri Rahayu dalam kesempatan tersebut menyoroti berbagai kondisi faktual seperti dari tragedi asap, praktik intoleransi bakar membakar tempat ibadah, dan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat memperlambat upaya perwujudan pemenuhan kebutuhan absolut rakyat (papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan).

“PDI Perjuangan tidak menutup mata, tentang adanya elemen kelompok rakyat, khususnya perempuan yang telah bekerja di lapangan, melakukan pendampingan dan advokasi membantu rakyat. Mereka ini adalah kalangan di luar partai dengan kepekaan dan aksi yang sejalan kebutuhan rakyat dan didalamnya mengandung prinsip Trisakti,” paparnya. 
 
Sementara Sudarto dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika menyoroti masih ada praktik diskriminasi terhadap perempuan sebagai warga negara maupun sebagai manusia.

"Ini tergambar dalam pengakuan Indonesia di ranah internasional bahwa memang terdapat diskriminasi dalam berbagai bentuk terhadap kaum perempuan,” katanya.
 
Sudarto menambahkan salah satu penyebab ketidakadilan terhadap perempuan berasal dari cara pandang, cara berpikir dan cara bertindak yang dibangun oleh masyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang lebih utama daripada perempuan.
 
Dari Direktur LBH APIK Ratna Batara Munti, menyebutkan masih banyak kebijakan yang belum menguntungkan kaum perempuan. “Kami mendorong agenda Prolegnas yang lebih pro perempuan,” singkat Ratna. (adk/jpnn)