JPNN.com 
Pelibatan TNI Menuai Kritik, Begini Penjelasan Mabes Polri
jpnn.com, JAKARTA - Nota kesepahaman antara TNI dan Polri untuk mengamankan aksi demonstrasi menuai kritik dari sejumlah pihak. Hal itu dianggap sebagai cara untuk membatasi aksi demo.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demo bukanlah hal baru. Karena sejak lama sudah dilibatkan dan memang diatur dalam undang-undang.
“Coba lihat unjuk rasa di Istana Negara, Monas, di mana-mana. Kami selalu minta bantuan, tidak ada kan Polri sendiri,” kata Iqbal di Kantor Divhumas Polri, Jakarta, Selasa (6/2).
Mantan Kapolres Metro Jakarta Utara ini menerangkan, kerja sama yang ditandatangani oleh Kapolri dan Panglima TNI pada 23 Januari 2018 lalu untuk melanjutkan dan memperbarui MoU yang sudah habis masa kerjanya.
“Sudah dari dulu, apalagi kalau eskalasinya meningkat, ancamannya sudah dikalkulasi oleh Polri sehingga Polri meminta bantuan,” tambahnya.(mg1/jpnn)
Kerja sama yang ditandatangani oleh Kapolri dan Panglima TNI pada 23 Januari 2018 lalu untuk melanjutkan dan memperbarui MoU yang sudah habis masa kerjanya.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Ratusan Korban Investasi Bodong Berdemonstrasi di Mabes Polri, Nih Tuntutannya
- Kepala Suku Ini Minta TNI-Polri Bertindak Tegas terhadap KKB
- Aburizal Bakrie Dukung TNI-Polri Menindak Tegas OPM
- Tanggapi Konflik TNI dan Polri, Wayan Sudirta DPR Ungkap Persoalan Mendasar
- Buka Puasa Bersama TNI-Polri, Ketum DPP LDII: Wujud Aparat Negara Rawat Kebhinnekaan
- 4 Jenderal Polri & Wartawan Kompak Berbagi Kebaikan saat Ramadan
