Peliknya Hukum Pidana Pemilu

Bawaslu dapat menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu.

Dalam perspektif ilmu hukum, pengawas pemilu mesti memiliki kompetensi dalam bidang hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum tata negara negara.

Oleh karena itu, peran Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu ini sungguh penting dan menjadi harapan besar bagi terwujudnya keadilan pemilu di Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini, saya ingin fokus mengulas perihal hukum pidana pemilu. Buku karya Topo Santoso dan Hariman Satria bertajuk “Hukum Pidana Pemilu” menarik dan perlu untuk dibagikan kepada sidang pembaca.

Bahasan buku ini dapat menjadi diskursus publik demi terciptanya pemilu yang luber dan jurdil.

Menurut Santoso dan Satria, hukum pidana pemilu itu bertemu antara hukum pemilu (meliputi seluruh aspek hukum tata negara serta hukum administrasi negara) dan hukum pidana.

Jadi hukum pemilu + hukum pidana = hukum pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam tahapan penyelenggaran pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam UU Pemilu.